Persiapan Kegiatan Monitoring Macan Tutul Jawa (panthera Pardus Melas) Dan Elang Jawa (nisaetus Bartelsi) Bidang PTN Wilayah III Bogor TNGGP

Berdasarkan SK Direktur Jenderal PHKA No. 180/IV-Kpts/2015 Macan tutul jawa dan Elang jawa termasuk dalam 25 (dua puluh lima) jenis satwa prioritas yang terancam punah yang menjadi target indikator kinerja program konservasi kenekaragaman hayati, Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019. Karena itu, TNGGP wajib ”meng-Amini” SK tersebut dengan salah satunya  melakukan monitoring terhadap populasi dan habitat satwa prioritas, yang juga masuk kedalam The IUCN Red List of Threatened Species.  Dengan memantau dan mengamati perkembangan populasi dari waktu ke waktu serta mendeteksi perubahan termasuk habitatnya, merupakan bentuk implementasi upaya peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas sesuai sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013.

monit1Untuk menyempurnakan rencana kegiatan monitoring 2 jenis satwa tersebut, tanggal 27 April 2016 telah dilaksanakan rapat persiapan di kantor Bidang PTN Wilayah III Bogor. Pelaksanaan monitoring akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Resort Bodogol untuk monitoring Macan tutul jawa, dengan metoda camera trap dan pengamatan lapangan terhadp jejak, tanda cakaran, feces, dan lain-lain di lokasi. Camera trap akan ditempatkan dilokasi yang sama dengan lokasi monitoring tahun lalu. Sedangkan monitoring elang jawa akan dilaksanakan di Resort Bodogol, Cimande, Tapos, dan Cisarua untuk monitoring Elang jawa.

monit2Rapat persiapan dihadiri oleh Pejabat struktural Bidang PTN Wilayah III Bogor, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), dan narasumber yang kompeten dibidangnya yaitu Drh. Pujo Setio, M.Si (Puslitbang LHK) dan Anton Ario (Conservation International Indonesia).  Sondang R Situmorang, S.Hut., M.Appl.Sc selaku Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor berpesan bahwa kegiatan ini merupakan dasar acuan untuk strategi pengelolaan kedepan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal, objektif, dan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Hal senada juga diungkapkan oleh Drh. Pujo Setio, M.Si yaitu tahapan kegiatan harus sinergi dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan segala keterbatasan, kaidah ilmiah harus tetap diperhatikan. Anton Ario menekankan bahwa monitoring ini merupakan kegiatan yang memang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka lokasi kegiatan dan metode harus sama dengan kegiatan sebelumnya.  Suatu desain monitoring yang baik juga akan menentukan hasil dari monitoring. Monitoring yang baik akan menjadi identifikasi awal jika terjadi masalah, dan tentunya juga untuk menilai apakah program konservasi yang dilakukan berjalan dengan efektif.

Ada informasi yang menarik yang dibagi oleh Anton Ario terkait dengan “Foto/video Independen”, dalam menghitung hasil rekaman macan tutul yang tertangkap Camera Trap. Foto independen adalah foto/video yang terekam secara berurutan pada  satu file dalam  satu memory card yang telah disaring berdasarkan waktu. Foto /video dikatakan independen apabila (1) Foto/video  dari spesies yang berbeda atau individu yang berbeda pada satu memory card, (2) Foto/video  berurutan dari individu yang sama (spesies sama) pada satu file foto/video dengan rentang waktu lebih dari 30 menit atau foto/video berurutan dari individu yang berbeda apabila dapat dibedakan dengan jelas, dan (3) foto/video dari individu yang sama atau spesies yang sama yang tidak beurutan pada satu file memory card(Kelly, 2003; O’Brien et al., 2003). Kesalahan mungkin dilakukan ketika menganalisa hasil camera trap, bila tidak memahami foto/video independen, seperti kesalahan penghitungan individu, karena pelaksana mengira ada lebih dari satu individu pada foto/video yang berurutan, namun hanya dalam rentang kurang dari 30 menit, atau tidak mengetahui 3 hal yang disebut sebelumnya.
Semoga dalam pelaksanaan kegiatan dapat memperoleh data yang diharapkan. Alam tidak mudah diprediksi, tetaplah waspada, data memang penting namun keselamatan lebih penting. Salam Konservasi
(Foto & Teks: Agung Gunawan dan tim PEH Bidang PTN Wilayah III Bogor, @tnggp|28042016|Agung)

 

 

 

Survey Elang Jawa (spizaitus Bartelsi Etressmann, 1924) Di Tngp. Laporan Pkl.

Peneliti: Virmuda Berna

Topik : Fauna

Tahun : 1999

No. Pustaka:

Abstrak
Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia sehingga mendapat julukan “Mega diversity country”. Keanekaragaman  hayati di Indonesia antara lain mamalia (515  species), reftilia (600 species), burung (1519 species), amphibia (270 species), dan tumbuhan berbunga 10000 (species). Indonesia menempati urutan keempat dunia (17 %) setelah Columbia, Peru dan Brazilia dalam keanekaragaman burung. Burung juga dapat dijadikan indikator yang baik dalam menilai kualitas suatu tempat. Keanekaragaman burung menjadi parameter kualitas lingkungan. Elang Jawa (Spzaetus bartelsi), suatu ‘raptor’ hutan tropis Indonesia, mendapat pioritas perlindungan karena daerahnya sangat terbatas. Elang ini hany7a ada di Pulau Jawa atau di sebut endemic Pulau Jawa. Menurut daftar IUCN status burung ini adalah  GENTING, suatu status yang menunjukan jumlah populasi kurang dari 10.000 ekor dewasa (Anonymous, 1998) atau luas daerah kurang dari 5.000 km2 dan luas daerah yang ditempati kurang dari 500n km2. Sedangkan peluang punahnya di atas 20% dalam kurun waktu 20 tahun (Collar dan Rudyanto, 1995). Menurut Sozer dan Nijman pada penelitian terbaru menunjukan jumlah perkiraan burung ini 600 – 1.000 ekor (van Balen dkk. In.prep dalam anonymous, 1998). TNGP merupakan salahsatu tempat hidup Elang Jawa, diperkiraan di tempat ini terdapat 4-5 pasang (Sozer dan Nijman, 1995). Tetapi diyakini jumlahnya lebih besar dari perkiraan tersebut. Laporan pemantauan rutin dari petugas TNGP dari setiap wilayah masih kurang, sedangkan disisi lain wilayah TNGP semakin terjepit oleh berbagai infrastruktur dan aktivitas manusia, hal ini dapat memperburuk kondisi habitat yang ada. Dengan latar belakang tersebut perlindungan yang lebih serius terhadap Elang Jawa.

Kuswandono. 2010. Analisis Kesenjangan Dalam Pelestarian Elang Jawa [spizaetus Bartelsi]. Bogor; Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor

Peneliti: Kuswandono

Topik : Satwa

Tahun : 2010

Abstrak
Elang jawa merupakan salah satu jenis burung pemangsa yang lebih cenderung menggunakan hutan primer sebagai wilayah jelajah dan tempat bersarangnya, namun demikian terkadang wilayah hutan sekunder dan kawasan perkebunan digunakan pula sebagai wilayah mencari pakan (Thiollay dan Meyburg 1998; kuswadono et al. 2003b; Nijman dan van balen 2003; prawiradilaga et al. 2003).
Informasi mengenai populasi dan penyebaran elang jawa sangat  sedikit pada masa sebelum tahun 1980 karena penelitian belum dilakukan dengan intensif. Sejak tahun 1990,  data dan informasi mulai terkumpul dengan tambahan data yang baru (Dephut 2007). Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa  resiko kepunahan elang jawa semakin besar antara lain akibat: berkurangnya luasan habitat akibat perubahan peruntukan (Dephut 2007). Maraknya perburuan dan perdagangan ilegal elang jawa (Sozer et al. 1998).;prawiradilaga 1999.
Populasi elang jawa yang paling banyak ada di wilayah jawa barat (Dephut 2007). Wilayah TN Gunung halimun salak merupakan salah satu kawasan berhutan terluas di pulau jawa (whitten et al. 1996), sehingga diduga memiliki populasi terbesar jenis ini. Kelompok hutan TNGGP, CA telaga warna dan sekitarnya (Bopunjur) juga merupakan habitat yang penting bagi elang jawa (Dephut 2007). Kawasan tersebut digunakan sebagai wilayah jelajah dan tempat bersarang sejumlah pasangan elang jawa (suparman 2005).
Berdasarkan keppres nomor 114 tahun 1999 tentang penataan ruang kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) menyebutkan bahwa berdasarkan “fungsi” kawasan bopunjur dibagi menjadi fungsi kawasan lindung (KL) dan fungsi kawasan budidaya (KBd). Dengan adanya perbedaan fungsi kawasan dalam dasar penetapan tersebut di atas akan berakibat terjadinya  perbebedaan pola  pengelolaan KL dan KBd. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya pelestarian jenis elang jawa karena kedua bentuk kawasan tersebut digunakan sebagai habitat. Pelestarian jenis elang jawa  dan habitatnya lebih terjamin pada KL karena adanya peraturan perundangan yang  mengaturnya, antara lain undang-undang (UU) nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU nomor 41/1999 tentang kehutanan dan UU nomor 26/2007 tentang penataan ruang  yang melindungi kawasan dan kehidupan liar yang ada di dalam nya.
Kesenjangan (gap) dalam pengelolaan habitat elang jawa antar wilayah KL dan KBd perlu di ketahui. Kesenjangan tersebut sangat di tentukan oleh  kinerja pemangku kawasan. Untuk mengetahui kinerjanya maka perlu dilakukan  analisis stake holder. Dari semua informasi tersebut dapat dilakukan identifikasi  penyelesaian masalah agar upaya pelestarian habitat elang jawa dapat berjalan dengan efektif sehingga pelestarian terhadap jenis pun dapat di capai.
Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk:
1.   Mengidentifikasi stake holder (pemangku kepentingan) dalam pelestarian elang jawa.
2.   Mengidentifikasi peraturan perundangan terkait pelestarian elang jawa.
3.   Mengetahui kinerja stake holder dalam pelestarian elang jawa.
4.   Mengetahui kesenjangan: kinerja normatif dan kinerja implementasi semua stake holder dalam kawasan lindung.
5.    Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan.
Penelitian dilaksanakan di kawasan TNGGP,CA telaga warna TWA telaga warna,TWA jember,hutan produksi perum perhutanian dan perkebunan teh  sekitarnya yang berbatasan langsung dengan kelompok  hutan tersebut yabg masih di jumpai elang jawa. Secara administratif  kawasan tersebut termasuk dalam wilayah kabupaten bogor dan kabupaten cianjur dan provinsi jawa barat. Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan mulai desember 2009 hingga februari 2010.
Dalam penelitian ini, data primer di peroleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan skateholder. Wawancara dilakukan kepada semua skateholder dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui kinerja dalam pelestarian elang jawa dan habitatnya. Stakeholder pemangku kawasan diidentifikasikan berdasarkan keberadaan sarang aktif elang jawa dan atau wilayahnya menjadi bagian dari wilayah jelajah elang jawa. Pendugaan wilayah jelajah setiap pasangan elang yang di identifikasi  dari keberadaan sarang aktif di lakukan dengan analisis spasial  dengan membuat buffer di sekeliling lokasi  sarang seluas 710 ha, angka tersebut mengacu hasil penelitian luas wilayah jelajah  oleh Gjershaug et al. (2004). Stake holder selain pemangku kawasan diidentifikasi menggunakan metoda snowball melalui wawancara mendalam (indepth interview) yang di lakukan terhadap pemangku kawasan. Observasi  lapangan dilakukan untuk melakukan pengecekan  tutupan lahan dan keberadaan sarang aktif elang jawa.
Analisis peraturan perundangan  terkait pelestarian  elang jawa dan pengembangan krateria dan indikator pelestarian dapat menghasilkan informasi kinerja stakeholder terhadap pelestarian elang jawa dan habitatnya. Peraturan perundangan dikaji menggunakan metode  content analysis  untuk mengetahui  keterkaitannya dengan kreteria dan indikator  pelestarian yang di kembangkan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Dari analisis spasial dapat diidentifikasikan sebanyak 8 bentuk pemangkuan kawasan ( 4 kawasan lindung, 3 kawasan bududaya dan 1 kawasan budidaya  yang di kelola seperti kawasan lindung yaitu hutan produksi  perum perhutanian  berdasarkan keppres no.114 tahun 1999 tentang penataan ruang kawasan Bopunjur) dan sebanyak 6 pemangku  kawasan yang wilayahnya menjadi habitat elang jawa. Lokasi penyebaran ke-13 sarang aktif tersebut adalah: 3 dikawasan TNGGP, 6 dikawasan CA Telaga warna, 1 di TWA jember dan 3 di HP perum perhutanian.
Hasil analisis stakeholder berdasarkan kategorinya (Maryono et al. 2005,diacu dalam pratiwi 2008), menunjukan bahwa stakeholder kunci memiliki pengaruh yang cukup besar dalam ke suksesan  kegiatan pelestarian jenis elang jawa dan atau habitatnya. Semua stakeholder kunci adalah pemangku kawasan dan stakeholder lain yang memiliki kewenangan legal dalam pengolaan jenis  elang jawa dan atau kawasan yang menjadi habitat elang jawa tersebut. Namun demikian peran skateholder utama dan skateholder pendukung juga  menberikan kontribusi  dalam kesuksesan kegiatan pelestarian elang jawa dan atau habitatnya. Hasil analisis pengaruh skateholder dalam kesuksesan kegiatan pelestarian  jenis elang jawa dan atau habitatnya yang di ukur menggunakan prameter ini belum bisa  memberikan gambaran tentang kinerja  dari masing-masing skateholder ,karena hanya mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.
Kriteria umum yang di gunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelestarian elang jawa dan habitatnya  adalah dapat di capainya kelestarian jenis elang jawa dan habitatnya dengan mempertahankan kepentingan sosial  kemasyarakatan serta  dengan tetap dapat  dipertahankannya  fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi krateria kelestarian elang jawa adalah populasi “jenis”  (spesies) dan” habitat”.
Indikator terhadap pelestarian jenis elang jawa mencakup 1) terlindunginya jenis dan atau adanya status perlindungan jenis; 2) terhindarkannya dari ancaman jenis di dalam habitatnya; 3) terhindarkanya dari ancaman jenis luar habitatnya; 4) terpantaunya sebaran dan populasi jenis secara berkala; 5)  terpantaunya keberhasilan berbiak; 6) terpantau dan tertanganinya jenis yang ada di luar habitatnya (pemeliharaan dan perdagangan ilegal); 7) terlaksananya penegakan hukum (termasuk penanganan satwa pasca  tindakan penegakan hukum); 8) terlaksananya penelitian  informasi dasar jenis; 9) terlaksananya pengembangan upaya penangkaran untuk penyelamatan populasi; 10) terlaksanamya penyadartahuan masyarakat terhadap pentingnya kelestarian jenis; 11) terlaksananya pelibatan masyarakat  terhadap upaya-upaya pelestarian jenis.
Sedangkan indikator terkait pelestarian habitat elang jawa antara lain: 1) terlindungnya dan terkelolanya habitat yang merupakan penyebaran elang jawa dari ancaman: kerusakan,fragmentasi,penurunan kualitas dan kehilangan (misal akibat alih fungsi lahan)); 2) adanya setatus kawasan sebagai kawasan konservasi (KPA/KSA) maupun kawasan lindung bagi kawasan yang  merupakan penyebaran elang jawa; 3) terlindunginya habitat elang jawa di luar kawasan konservasi dan kawasan lindung; 4) terpantaunya kondisi habitat secara berkala; 5) terlaksananya pembinaan habitat; 6) terlaksananya penelitian informasi dasar habitat; 7) terlaksananya penyadartahuan  masyarakat terhadap pentingnya kelestarian habitat; 8) terlaksananya pelibatan masyarakat terhadap upaya-upaya pelestarian habitat.
Peraturan perundangan yang diidentifikasi sejumlah 50 dokumen ,mulai dari Undang-undang(UU),peraturan pemerintah(PP), keputusan presiden(keppres), keputusan mentri(kepmen), peraturan mentri(permen) dan surat keputusan(SK) menteri terkait. Dari 50 peraturan perundangan yang ada terkait dengan  jenis di lindungi elang jawa dan atau hutan /kawasan sebagai habitat elang jawa  terdapat 8 dokomen yang hanya membahas pengelolaan/perlindungan jenis. Peraturan perundanngan  yang hanya terkait dengan pengolahan/perlindungan hutan/habitat terdapat 16 dokumen. Peraturan perundangan yang terkait dengan  ke dua-duanya  (jenis dan habitat) ada 26 dokumen. Sedangkan peraturan perundangan yang secara kusus menyebutkan  perlindungn jenis elang jawa  atau famili accipitridae ada 6 dokumen.
Analisis kesenjangan dilakukan untuk  mengetahui 3 tingkat kesenjangan  yang berpengaruh terhadap pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya yaitu: a) kesenjangan kinerja normatif dengan kinerja implementasi masing-masing stakeholder;  b) kesenjangan kinerja di dalam KL dengan kinerja di dalam KBd; c) kesenjangan kinerja antar stakeholder  di dalam KL.
Hasil analisis menunjukan bahwa kinerja stakeholder dalam pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya di dalam KL lebih tinggi dari  pada KBd. Kinerja stakeholder  dalam pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya pada KL lebih tinggi dari pada KBd,namun kinerja stakeholder yang bekerja di kedua lokasi KL dam KBd kinerjanya lebih tinggi dari pada kinerja di KL saja atau pun kinerja di KBD saja, kinerja ( implementasi) masing-masing stakeholder pada umumnya baik ( proposi kinerja lebih 50% pada ke dua  kriteria  pelestarian). Stakeholder  yang memiliki kinerja paling tinggi pada kawasan  lindung untuk krateria  pelestarian jenis  berturut-turut adalah : dit KK,dit KKH,dit PPH,BBTNGGP,BBKSDA jawa barat,perum perhutanian unit III jawa barat (KPH terkait),BAPPEDA bogor, sedangkan urutaan kinerja terbaik  stakeholder  kunci berdasarkan kriteria  habitat berturut-turut adalah: BAPPEDA cianjur,BAPPEDA bogor, dit PPH, BBTNGGP,dit KK-dit KKH,perum perhutanian unit III jawabarat( KPH terkait), BBKSDA jawa barat.
Faktor- faktor yang mempengaruhi  kesenjangan  antara lain adalah:
a.    tidak ada kinerja normatif yang jelas mencakup semua kriteria dan indikator pelestarian elang jawa yang di tuangkan dalam peraturan perundangan yang menentukan  tugas pokok dan fungsi stakeholder, khususnya lembaga pemerintah
b. kurangnya peraturan perundangan yang mengatur  pengelolaan jenis yang dilindungi  (atau secara

khusus mengatur jenis tertentu yang dilindungi  misal elang jawa) yang melibatkan  semua stakeholder dan mengatur secara rinci  terkait kriteria  dan indikator  pelestarian
c.    adanya perbedaan tujuan pengelolaan serta perbedaan tugas pokok dan fungsi  stakeholder KL dan KBd.pada KL dilakukan pengelolaan jenis dan habitatnya ,sedangkan padaKBd hanya di kelola kawasan (habitat) saja.
d.    Kurangnya pemahaman terhadap kepentingan pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya
e.   Kurangnya sumberdaya yang mendukung upaya pelstarian jenis elang jawa dan habitatnya . sumber daya tersebut antara lain berupa manusia,dana maupun fasilitas.
f.    Program dan kebijakan yang ada belum terkait dengan alang jawa,sehingga belum mampu memecahkan permasalahan

Keluarga Bartels, Kisah Hidup Keluarga Penemu Elang Jawa Dari Pasir Datar Ciparay Sukabumi, Sebuah Tragedi Ilmu Pengetahuan

Oleh Ardi Andono, MSc (1)

Bagi masyarakat Indonesia, saat ini popularitas Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) sudah hampir sejajar dengan Badak Jawa, Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Orang Hutan. Popularitas ini menobatkan Elang Jawa menjadi satwa nasional sejak tahun1993. Namun jika kita bertanya siapakah penemu Elang Jawa? Bagaimaan kisah hidupnya? dimanakah hasil karya-karyanya? Sumbangsih apa yang telah diberikan bagi dunia ilmu pengetahuan Indonesia? Tentu sangat sedikit yang tahu. (lebih…)

Kepakan Sayap “juve” Si Elang Jawa

Selasa, 18 Agustus 2009. Akhirnya kepakan sayap itu terdengar. Seekor Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) telah membentangkan sayapnya di langit, diatas kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Pengembalian Elang Jawa ke habitat aslinya tepat setelah hari kemerdekaan memberikan filosofi tersendiri, suatu kemerdekaan bagi si lambang Negara. Penciptaan burung Garuda sebagai lambang Negara diperkirakan berasal dari Elang Jawa yang memiliki morfologi kesamaan pada jambulnya. Berdasarkan hal itu pula Elang Jawa mendapatkan predikat sebagai satwa dirgantara nusantara, suatu predikat yang menggambarkan identitas bangsa Indonesia. (lebih…)

Pelepasliaran Elang Jawa Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat

Perkumpulan Suaka Elang, Siaran Pers 18 Agustus 2009

Satu ekor Elang jawa hasil sitaan akhirnya akan dilepasliarkan kembali di habitat aslinya di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sehari setelah hari kemerdekaan Indonesia.

Elang Jawa (Spizaetus bartelsi), merupakan salah satu satwa endemik (yang hanya hidup) pulau Jawa. Burung yang diidentikkan dengan lambang negara Indonesia yaitu Garuda, sejak tahun 1993 telah ditetapkan sebagai salah satu dari 3 satwa identitas bangsa Indonesia.

(lebih…)