Taman Nasional Gunung Gede Pangrango [National Park]

The Oldest Tropical Mountain Rain Forest of Java

Hasil Pencarian

Tumanggor, Daniel. 2008. Studi Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Partisipatif Di SKW III Gunung Putri Taman Nasional Gede Pangrango. Bogor; Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fa,Hutan IPB.

3.9.14Hits 56 views|Database PenelitianCetak

Peneliti: Daniel Tumanggor

Topik : Manajemen

Tahun : 2008

No. Pustaka:

Abstrak
Wilayah perluasan TNGP mencakup sebagian besar lahan Perhutani yang digarap masyarakat melalui program PHBM. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik antara masyarakat memanfaatkan lahan. Selain itu keanekaragaman tumbuhan di areal tersebut rendah yatiu didominasi jenis pinus (introduksi). Sehubungan dengan masalah tersebut, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BTNGP) mengeluarkan kebijakan dalam program Rehabilitasi Hutan Lahan Partipatif (RHLP).
Faktor yang mempunyai keberhasilan RHLP adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat PHBM dan tingkat pemahamannya terhadap program tersebut. Disisi lain diperlukan pengeloaan program RHLP yang baik utnuk mencapai keberhasilan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mengetahui implementasi program dan keberhasilan program RHLP tersebut.
Kajian tersebut meliputi aspek manajemen berkaitan (demplot, kelembagaan; sarana dan prasarana; pendanaan; monitoring dan evaluasi program), aspek sosial ekonomi (kesejahteraan masyarakat, pemahaman dan respon), aspek tanaman pokok (kesesuaian ekologi jenis tanaman dan tingkat perbaikan fisik lingkungan), dan aspek teknis (pola pembagian lahan, penggunaan lahan dan penerapan sanksi). Informasi tersebut dapat berguna untuk mengetahui keberhasilan implementasu program tersebut dan pemantapan kolaborasi di kawasan TNGP.
Luas dempot yang dijadikan lokasi RHLP adalah 50 Ha, dimana ditemukan areal terbuka yang merupakan lahan tumpang sari dengan tanaman pokok kehutanan yang ada yaitu Pinus (Pinus merkusii) dengan umur 3 dan 4 tahun dan tanaman lainnya seperti: Alpukat dan pisang.
Dalam pelaksanaan program RHLP lembaga yang berperan yaitu Kelompok Kerja RHLP beranggotakan Pemda Kabupaten Cianjur, BTNGP, Tim Pakar IPB dan LSM ESP USAID dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Puspa Lestari beranggotakan 30 orang masyarakat. Kelompok Kerja RHLP berperan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program RHLP dan KTH Puspa Lestari berperan sebagai pelaksana program. Dalam pelaksanaan program RHLP hanya pihak BTNGP dan KTH Puspa Lesatari melakukan penandatangan Surat Perjanjian, sehingga hubungan antara kedua lembaga tersebut tida jelas. Selain itu mekanisme pembagian sumberdaya dalam RHLP sudah baik, dimana KTH Puspa Lestari memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kepengurusan. Sedangkan Kelompok Kerja RHLP yang telah memiliki mekanisme (tugas, pokok dan fungsi) yang jelas serta memiliki struktur personalia.
Untuk mendukung implementasi program RHLP disediakan dana yang bersumber dari Departemen Kehutanan, Pemda. Propinsi Jawa Barat, Pemda.
Kabupaten Cianjur dan Environmental Service Program (ESP) USAID serta Masyarakat secara swadaya. Adapaun sarana dan prasarana RHLP adalah gubuk kerja 2 buah, sentra budidaya jamur 1 buah, sentra budidaya tanaman hias 1 buah, dan lahan persemaian 1 petak. Dalam menjamin strategi RHLP dapat berjalan efisien dan terukur maka kelompok kerja mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi.
Secara teknis pembagian lahan dilakukan dengan menyesuaikan kepemilikan luas garapan masyarakat eks PHBM terdahulu yang menyebabkan luas garapan masyarakat eks PHBM tidak merata, dimana disebabkan pada masa progam PHBM terjadi jual-beli garapan. Pengolahan lahan dilakukan dengan sistem terasering dan tanaman ditanam dengan sistem tumpang sari, sedangkan penanaman tanaman pokok dilakukan dengan sistem banjar harian dengan jarak tanam 5×5 m. ketiadaan standar dalam pengaturan ruang tumbuh antara tanaman tumpangsari dengan tanaman pokok menyebabkan rentannya tanaman pokok dari gangguan pengolahan tanah untuk tanaman tumpangsari. Sedangkan penerapan sanksi dilakukan berdasarkan dua hal yaitu pelanggaran atas larangan dapat dilakukan secara sepihak oleh BTNGP dengan membatalkan hak-hak petani memberikan surat peringatan pertama sampai ketiga. Pelanggaran atas kedua hal tersebut banyak terjadi yang dilakukan oleh anggota KTH Puspa Lestari seperti penggunaan pupuk kimia dan tanaman yang mati tidak disulam.
Jenis tanaman yang ditanam terbagi dua kategori yaitu tanaman kehutanan dan Multi Purpose Trees Species (MPTS). Tanaman kehutanan adalah jenis asli yang memenuhi syarat ekologis, yaitu Rasamala, Puspa, Saninten, Jamuju, Pasang dan Huru. Sedangkan untuk tanaman buah jenis introduksi yang tidak memenuhi syarat ekologis yaitu Alpukat dan Pisang. Tanaman telah ditanam sebanyak 21.100 bibit pada penanaman awal dan 4300 pada penyulaman. Tingkat kehidupan tanaman tersebut sangat buruk yaitu sebesar 18,9 persen atau 4801 tanaman yang hidup, hal ini disebabkan karena pemeliharaan yang tidak baik.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa Pelatihan Budidaya Jamur dan Budidaya Tanaman Hias. Sementara kontribusi ekonomi progam RHLP secara langsung belum terealisasi.
Pemahaman anggota KTH Puspa Lestari terhadap progam RHLP sangat baik yaitu mengetahui tujuan dan mengetahui jangka waktu progam RHLP sebesar 100 persen dan menyatakan mendukung progam RHLP dan bersedia untuk bekerjasama. Selain itu tindakan anggota KTH Puspa Lestari jika jangka waktu progam RHLP adalah 56,70 persen bersedia meninggalkan areal RHLP dengan alasan mereka mengetahui bahwa lahan bukan milik mereka. Sisanya 43,30 persen menyatakan tidak bersedia meninggalkan areal, dengan alasan aktivitas ekonomi yang masih bergantungpada lahan tersebut dan belum adanya aktivitas pengganti kegiatan ekonomi mereka.
Berdasarkan verifikasi kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan progam RHLP diketahui terdapat 4 indikator yang buruk. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mendapat manfaat secara ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelanggaran terhadap kesepakatan oleh masyarakat dan persentase hidup tanaman yang rendah.

Irfansyah, Muhammad Lubis. 2008. Pemodelan Spasial Habitat Katak Pohon Jawa (Rhacophorus Javanus Boettger 1893) Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Dan Penginderaan Jarak Jauh di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Bogor; Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Fa.Kehutanan. IPB.

3.9.14Hits 43 views|Database PenelitianCetak

Peneliti: Irfansyah, Muhammad Lubis

Topik : Satwa

Tahun : 2008

No. Pustaka:

Abstrak
Katak pohon Jawa (Rhacophorus javanus) termasuk jenis katak yang jarang ditemui karena penyebarannya yang sedikit. Pada tahun 2004 jenis ini masuk daftar IUCN (International Union Conservation Natural) sebagai jenis yang Vulnerable (terancam) karena penyebarannya kurang dari 20.000km2, habitatnya yang terfragmentasi yang penurunan kualitas dan kuantitas hutan di Pulau Jawa. Salah satu lokasi penyebaran yang diketahui saat ini adalah di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model sebaran spasial habitat R.javanus di TNGP dengan menggunakan sistem Informasi Geografis (GIS) dan Penginderaan jarak jauh.
Pemodelan spasial habitat Katak Pohon Jawa dilaksanakan di TNGP pada November 2006-April 2007. Pembuatan peta kesesuaian habitat Katak Pohon Jawa dilakukan dengan mengevaluasi beberapa variabel seperti kerapatan tajuk, kelerenagn, ketinggian, jarak dari sungai dan sebaran temperatur. Parameter-parameter ini dianalisis dengan menggunakan SIG dan Citra Satelit sehingga menghasilkan peta tematik untuk setiap variabel. Dari data tersebut kemudian dianalisis dengan PCA (Principal Component of Analysis) sehingga menghasilkan nilai komponen utama yang akan dijadikan bobot pada setiap variabel. Bobot ini lalu dijadikan model spasial habitat yang dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, dimulai dari metode scoring, pembobotan dan overlay sehingga menghasilkan peta kesesuaian habitat.
Analisis PCA menghasilkan 2 komponen utama dimana sebanyak 55% dari kelima variabel telah dapat dijelaskan oleh kedua komponen tersebut. Komponen 1 memiliki nilai 1,71 sedangkan komponen 2 sebesar 1,07. Variabel yang termasuk dalam komponen 1 adalah kerapatan tajuk, jarak dari sungai, ketinggian dan sebaran temperatur sedangkan variabel komponen 2 adalah kemiringan lereng. Dengan demikian, model indeks kesesuaian habitat bagi katak Pohon Jawa di TNGP adalah Y = {(1,71xFK¬¬ketinggian ) + (1.07xFKkemiringan lereng) + (1.71xFKkerapatan tajuk) + (1.71xFKjarak dari sungai) + (1.71xFKTemperatur)}. Dari peta model tersebut, nilai piksel terendah adalah 7,90 dan tinggi adalah 26.00 dengan standar deviasi data yang dihasilkan sebesar 2,81 dan rerata (mean) sebesar 17,44. Berdasarkan data tersebut, kesesuaian habitat R.javanus rendah dengan selang 7,9-20,25, sedang dengan selang 20,25-21,65 dan tinggi dengan selang 21,65-26,00. Hasil analisis peta kesesuaian habitat menunjukan kelas kesesuaian tinggi memiliki luas 9%, kesesuaian sedang memiliki luas 4%, sedangkan daerah dengan kesesuaian rendah sebesar 87% dari total luas kawasan. Moel kesesuaian habitat Katak Pohon Jawa ini dapat diterima dengan tingkat validasi mencapai 93,75% untuk kesesuaian habitat tinggi.
Kata kunci : katak pohon jawa, Model habitat, TNGP

Kuswandono. 2010. Analisis kesenjangan dalam pelestarian elang jawa [Spizaetus bartelsi]. Bogor; Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor

3.9.14Hits 67 views|Database PenelitianCetak

Peneliti: Kuswandono

Topik : Satwa

Tahun : 2010

Abstrak
Elang jawa merupakan salah satu jenis burung pemangsa yang lebih cenderung menggunakan hutan primer sebagai wilayah jelajah dan tempat bersarangnya, namun demikian terkadang wilayah hutan sekunder dan kawasan perkebunan digunakan pula sebagai wilayah mencari pakan (Thiollay dan Meyburg 1998; kuswadono et al. 2003b; Nijman dan van balen 2003; prawiradilaga et al. 2003).
Informasi mengenai populasi dan penyebaran elang jawa sangat  sedikit pada masa sebelum tahun 1980 karena penelitian belum dilakukan dengan intensif. Sejak tahun 1990,  data dan informasi mulai terkumpul dengan tambahan data yang baru (Dephut 2007). Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa  resiko kepunahan elang jawa semakin besar antara lain akibat: berkurangnya luasan habitat akibat perubahan peruntukan (Dephut 2007). Maraknya perburuan dan perdagangan ilegal elang jawa (Sozer et al. 1998).;prawiradilaga 1999.
Populasi elang jawa yang paling banyak ada di wilayah jawa barat (Dephut 2007). Wilayah TN Gunung halimun salak merupakan salah satu kawasan berhutan terluas di pulau jawa (whitten et al. 1996), sehingga diduga memiliki populasi terbesar jenis ini. Kelompok hutan TNGGP, CA telaga warna dan sekitarnya (Bopunjur) juga merupakan habitat yang penting bagi elang jawa (Dephut 2007). Kawasan tersebut digunakan sebagai wilayah jelajah dan tempat bersarang sejumlah pasangan elang jawa (suparman 2005).
Berdasarkan keppres nomor 114 tahun 1999 tentang penataan ruang kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) menyebutkan bahwa berdasarkan “fungsi” kawasan bopunjur dibagi menjadi fungsi kawasan lindung (KL) dan fungsi kawasan budidaya (KBd). Dengan adanya perbedaan fungsi kawasan dalam dasar penetapan tersebut di atas akan berakibat terjadinya  perbebedaan pola  pengelolaan KL dan KBd. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya pelestarian jenis elang jawa karena kedua bentuk kawasan tersebut digunakan sebagai habitat. Pelestarian jenis elang jawa  dan habitatnya lebih terjamin pada KL karena adanya peraturan perundangan yang  mengaturnya, antara lain undang-undang (UU) nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU nomor 41/1999 tentang kehutanan dan UU nomor 26/2007 tentang penataan ruang  yang melindungi kawasan dan kehidupan liar yang ada di dalam nya.
Kesenjangan (gap) dalam pengelolaan habitat elang jawa antar wilayah KL dan KBd perlu di ketahui. Kesenjangan tersebut sangat di tentukan oleh  kinerja pemangku kawasan. Untuk mengetahui kinerjanya maka perlu dilakukan  analisis stake holder. Dari semua informasi tersebut dapat dilakukan identifikasi  penyelesaian masalah agar upaya pelestarian habitat elang jawa dapat berjalan dengan efektif sehingga pelestarian terhadap jenis pun dapat di capai.
Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk:
1.   Mengidentifikasi stake holder (pemangku kepentingan) dalam pelestarian elang jawa.
2.   Mengidentifikasi peraturan perundangan terkait pelestarian elang jawa.
3.   Mengetahui kinerja stake holder dalam pelestarian elang jawa.
4.   Mengetahui kesenjangan: kinerja normatif dan kinerja implementasi semua stake holder dalam kawasan lindung.
5.    Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan.
Penelitian dilaksanakan di kawasan TNGGP,CA telaga warna TWA telaga warna,TWA jember,hutan produksi perum perhutanian dan perkebunan teh  sekitarnya yang berbatasan langsung dengan kelompok  hutan tersebut yabg masih di jumpai elang jawa. Secara administratif  kawasan tersebut termasuk dalam wilayah kabupaten bogor dan kabupaten cianjur dan provinsi jawa barat. Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan mulai desember 2009 hingga februari 2010.
Dalam penelitian ini, data primer di peroleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan skateholder. Wawancara dilakukan kepada semua skateholder dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui kinerja dalam pelestarian elang jawa dan habitatnya. Stakeholder pemangku kawasan diidentifikasikan berdasarkan keberadaan sarang aktif elang jawa dan atau wilayahnya menjadi bagian dari wilayah jelajah elang jawa. Pendugaan wilayah jelajah setiap pasangan elang yang di identifikasi  dari keberadaan sarang aktif di lakukan dengan analisis spasial  dengan membuat buffer di sekeliling lokasi  sarang seluas 710 ha, angka tersebut mengacu hasil penelitian luas wilayah jelajah  oleh Gjershaug et al. (2004). Stake holder selain pemangku kawasan diidentifikasi menggunakan metoda snowball melalui wawancara mendalam (indepth interview) yang di lakukan terhadap pemangku kawasan. Observasi  lapangan dilakukan untuk melakukan pengecekan  tutupan lahan dan keberadaan sarang aktif elang jawa.
Analisis peraturan perundangan  terkait pelestarian  elang jawa dan pengembangan krateria dan indikator pelestarian dapat menghasilkan informasi kinerja stakeholder terhadap pelestarian elang jawa dan habitatnya. Peraturan perundangan dikaji menggunakan metode  content analysis  untuk mengetahui  keterkaitannya dengan kreteria dan indikator  pelestarian yang di kembangkan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Dari analisis spasial dapat diidentifikasikan sebanyak 8 bentuk pemangkuan kawasan ( 4 kawasan lindung, 3 kawasan bududaya dan 1 kawasan budidaya  yang di kelola seperti kawasan lindung yaitu hutan produksi  perum perhutanian  berdasarkan keppres no.114 tahun 1999 tentang penataan ruang kawasan Bopunjur) dan sebanyak 6 pemangku  kawasan yang wilayahnya menjadi habitat elang jawa. Lokasi penyebaran ke-13 sarang aktif tersebut adalah: 3 dikawasan TNGGP, 6 dikawasan CA Telaga warna, 1 di TWA jember dan 3 di HP perum perhutanian.
Hasil analisis stakeholder berdasarkan kategorinya (Maryono et al. 2005,diacu dalam pratiwi 2008), menunjukan bahwa stakeholder kunci memiliki pengaruh yang cukup besar dalam ke suksesan  kegiatan pelestarian jenis elang jawa dan atau habitatnya. Semua stakeholder kunci adalah pemangku kawasan dan stakeholder lain yang memiliki kewenangan legal dalam pengolaan jenis  elang jawa dan atau kawasan yang menjadi habitat elang jawa tersebut. Namun demikian peran skateholder utama dan skateholder pendukung juga  menberikan kontribusi  dalam kesuksesan kegiatan pelestarian elang jawa dan atau habitatnya. Hasil analisis pengaruh skateholder dalam kesuksesan kegiatan pelestarian  jenis elang jawa dan atau habitatnya yang di ukur menggunakan prameter ini belum bisa  memberikan gambaran tentang kinerja  dari masing-masing skateholder ,karena hanya mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.
Kriteria umum yang di gunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelestarian elang jawa dan habitatnya  adalah dapat di capainya kelestarian jenis elang jawa dan habitatnya dengan mempertahankan kepentingan sosial  kemasyarakatan serta  dengan tetap dapat  dipertahankannya  fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi krateria kelestarian elang jawa adalah populasi “jenis”  (spesies) dan” habitat”.
Indikator terhadap pelestarian jenis elang jawa mencakup 1) terlindunginya jenis dan atau adanya status perlindungan jenis; 2) terhindarkannya dari ancaman jenis di dalam habitatnya; 3) terhindarkanya dari ancaman jenis luar habitatnya; 4) terpantaunya sebaran dan populasi jenis secara berkala; 5)  terpantaunya keberhasilan berbiak; 6) terpantau dan tertanganinya jenis yang ada di luar habitatnya (pemeliharaan dan perdagangan ilegal); 7) terlaksananya penegakan hukum (termasuk penanganan satwa pasca  tindakan penegakan hukum); 8) terlaksananya penelitian  informasi dasar jenis; 9) terlaksananya pengembangan upaya penangkaran untuk penyelamatan populasi; 10) terlaksanamya penyadartahuan masyarakat terhadap pentingnya kelestarian jenis; 11) terlaksananya pelibatan masyarakat  terhadap upaya-upaya pelestarian jenis.
Sedangkan indikator terkait pelestarian habitat elang jawa antara lain: 1) terlindungnya dan terkelolanya habitat yang merupakan penyebaran elang jawa dari ancaman: kerusakan,fragmentasi,penurunan kualitas dan kehilangan (misal akibat alih fungsi lahan)); 2) adanya setatus kawasan sebagai kawasan konservasi (KPA/KSA) maupun kawasan lindung bagi kawasan yang  merupakan penyebaran elang jawa; 3) terlindunginya habitat elang jawa di luar kawasan konservasi dan kawasan lindung; 4) terpantaunya kondisi habitat secara berkala; 5) terlaksananya pembinaan habitat; 6) terlaksananya penelitian informasi dasar habitat; 7) terlaksananya penyadartahuan  masyarakat terhadap pentingnya kelestarian habitat; 8) terlaksananya pelibatan masyarakat terhadap upaya-upaya pelestarian habitat.
Peraturan perundangan yang diidentifikasi sejumlah 50 dokumen ,mulai dari Undang-undang(UU),peraturan pemerintah(PP), keputusan presiden(keppres), keputusan mentri(kepmen), peraturan mentri(permen) dan surat keputusan(SK) menteri terkait. Dari 50 peraturan perundangan yang ada terkait dengan  jenis di lindungi elang jawa dan atau hutan /kawasan sebagai habitat elang jawa  terdapat 8 dokomen yang hanya membahas pengelolaan/perlindungan jenis. Peraturan perundanngan  yang hanya terkait dengan pengolahan/perlindungan hutan/habitat terdapat 16 dokumen. Peraturan perundangan yang terkait dengan  ke dua-duanya  (jenis dan habitat) ada 26 dokumen. Sedangkan peraturan perundangan yang secara kusus menyebutkan  perlindungn jenis elang jawa  atau famili accipitridae ada 6 dokumen.
Analisis kesenjangan dilakukan untuk  mengetahui 3 tingkat kesenjangan  yang berpengaruh terhadap pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya yaitu: a) kesenjangan kinerja normatif dengan kinerja implementasi masing-masing stakeholder;  b) kesenjangan kinerja di dalam KL dengan kinerja di dalam KBd; c) kesenjangan kinerja antar stakeholder  di dalam KL.
Hasil analisis menunjukan bahwa kinerja stakeholder dalam pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya di dalam KL lebih tinggi dari  pada KBd. Kinerja stakeholder  dalam pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya pada KL lebih tinggi dari pada KBd,namun kinerja stakeholder yang bekerja di kedua lokasi KL dam KBd kinerjanya lebih tinggi dari pada kinerja di KL saja atau pun kinerja di KBD saja, kinerja ( implementasi) masing-masing stakeholder pada umumnya baik ( proposi kinerja lebih 50% pada ke dua  kriteria  pelestarian). Stakeholder  yang memiliki kinerja paling tinggi pada kawasan  lindung untuk krateria  pelestarian jenis  berturut-turut adalah : dit KK,dit KKH,dit PPH,BBTNGGP,BBKSDA jawa barat,perum perhutanian unit III jawa barat (KPH terkait),BAPPEDA bogor, sedangkan urutaan kinerja terbaik  stakeholder  kunci berdasarkan kriteria  habitat berturut-turut adalah: BAPPEDA cianjur,BAPPEDA bogor, dit PPH, BBTNGGP,dit KK-dit KKH,perum perhutanian unit III jawabarat( KPH terkait), BBKSDA jawa barat.
Faktor- faktor yang mempengaruhi  kesenjangan  antara lain adalah:
a.    tidak ada kinerja normatif yang jelas mencakup semua kriteria dan indikator pelestarian elang jawa yang di tuangkan dalam peraturan perundangan yang menentukan  tugas pokok dan fungsi stakeholder, khususnya lembaga pemerintah
b. kurangnya peraturan perundangan yang mengatur  pengelolaan jenis yang dilindungi  (atau secara

khusus mengatur jenis tertentu yang dilindungi  misal elang jawa) yang melibatkan  semua stakeholder dan mengatur secara rinci  terkait kriteria  dan indikator  pelestarian
c.    adanya perbedaan tujuan pengelolaan serta perbedaan tugas pokok dan fungsi  stakeholder KL dan KBd.pada KL dilakukan pengelolaan jenis dan habitatnya ,sedangkan padaKBd hanya di kelola kawasan (habitat) saja.
d.    Kurangnya pemahaman terhadap kepentingan pelestarian jenis elang jawa dan habitatnya
e.   Kurangnya sumberdaya yang mendukung upaya pelstarian jenis elang jawa dan habitatnya . sumber daya tersebut antara lain berupa manusia,dana maupun fasilitas.
f.    Program dan kebijakan yang ada belum terkait dengan alang jawa,sehingga belum mampu memecahkan permasalahan

Adopsi pohon metode MIYAWAKI

21.4.14Hits 996 views|ArtikelCetak

Adopsi pohon metode MIYAWAKI

sebagai Destinasi Wisata Baru TNGGP

Program adopsi pohon  adalah salah satu upaya rehabilitasi lahan hutan yang terdegradasi dengan melibatkan orang lokal (sebagai pelaksana penanaman dan pemeliharaan) dan  adopter sebagai penyandang dana, serta operator (sebagai pengelola kegiatan).

Saat ini Balai Besar TNGGP, sedang gencar-gencarnya melaksakan upaya restorasi kawasan, sehubungan dengan adanya alih fungsi kawasan hutan  dari hutan produksi /lindung Perum Perhutani menjadi kawasan konservasi  di bawah pengelolaan Balai Besar TNGGP.  Sebagian kawasan alih fungsi mengalami degradasi akibat penggarapan oleh masyarakat (eks PHBM). Selengkapnya…

Pelepasliaran Keluarga Owa Jawa Dari JGC-TNGGP di Hutan Lindung Gunung Malabar, Jawa Barat

2.4.14Hits 944 views|KegiatanCetak

Setelah menjalani proses rehabilitasi selama enam tahun di Javan Gibbon Center (JGC), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) , pada tanggal 27 Maret 2014 satu keluarga owa jawa yang terdiri dari sepasang induk jantan betina dan dua anaknya dapat dikembalikan ke habitat alaminya di kawasan Hutan Lindung Gunung Malabar, Bandung, Jawa Barat. Dalam sejarah konservasi, program pelepasliaran yang melibatkan satu unit keluarga owa jawa belum pernah dilakukan sebelumnya. Peristiwa unik ini tidak saja menggambarkan keberhasilan program rehabilitasi owa jawa, tetapi juga memberikan kesempatan emas bagi para peneliti dan penggiat konservasi untuk mengkaji proses adaptasi satwa langka ini di habitat aslinya setelah bertahun-tahun hidup dengan manusia. Program Rehabilitasi Owa Jawa di Bodogol TNGGP merupakan kerjasama multi pihak yang terdiri dari pengelola kawasan TNGGP, Universitas Indonesia, Yayasan Owa Jawa, dan Conservation International Indonesia. Selengkapnya…

Pelepasliaran Elang Brontok (Nisaetus cirrhatus)

2.1.14Hits 1.520 views|KegiatanCetak

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan perwakilan ekosistem hujan tropis pegunungan pulau Jawa yang masih tersisa dengan baik. Dengan luas 22.851 ha meliputi wilayah Cianjur, Sukabumi dan Bogor, TNGGP juga sebagai hulu dari dari 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni DAS Citarum, DAS Cimandiri, DAS Cisadane dan DAS Ciliwung dengan volume air kurang lebih 231 milyar liter air pertahun yang mengalir ke Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur, Bandung hingga Kerawang. Selengkapnya…