Image Alt

Blog

TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TUNTASKAN KASUS TENURIAL.

karut1Penyelesaian Kasus Tenurial yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada akhirnya menemui titik terang dalam proses penyelesaiannya, hal tersebut terwujud setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 8/Pbt/BPN. 32/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang pembatalan terbitnya 17 Sertipikat Hak Milik tanah di Petak 5 Batu karut Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
Proses Penangan kasus tenurial harus ditempuh dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun sejak terbitnya 17 (tujuh belas) Sertipikat Hak Milik atas tanah di lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada akhir tahun 2009, Menyikapi munculnya 17 (tujuh Belas ) sertipikat tersebut Balai Besar TNGGP melakukan 2 (dua) proses penanganan yaitu melalui proses Pidana dan Proses Perdata.
Penanganan Pidana diawali penyelidikan pihak TNGGP dengan hasil terdapat indikasi pemalsuan dokumen warkah dalam proses pengajuan Sertipikat, ditindaklanjuti dengan penyidikan Polres Bogor. Tanggal 26 Mei 2014 Pengadilan Negeri Cibinong mengeluarkan putusan kepada sdr. Agus Solihin, Suherman dan Aceng Salim Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemalsuan surat dengan putusan pidana masing – masing pidana penjara 6 (enam) bulan kepada ketiganya.
Penanganan melalui proses perdata dilakukan, dimana TNGGP digugat secara perdata oleh PT. Pasir Mas Perkasa (PT. PMP) yang mengganggap bahwa kepemilikan 17 Sertifikat di petak 5 Batu Karut Desa Pasir Buncir telah Sah sebagai milik sdr. Achmad Dimyati dan TNGGP telah melakukan Kriminalisasi Hukum dengan melaporkan adanya pemalsuan surat atas warkah pemohon hak melalui redistribusi tanah obyek landreform dan menyatakan bahwa tidak ada subyek hukum, tidak ada nilai kerugian TNGGP namun menghambat proses investasi.
Dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya TNGGP selaku tergugat dimenangkan dan menolak semua gugatan perdata nomor : 119/Pdt.G/2013/PN.Cbn yang diajukan PT PMP. Kemudian dalam proses Banding, Pengadilan Tinggi Bandung memperkuat putusan pengadilan Negeri Cibinong melalui putusan Nomor: 499/Pdt/2014/PT Bdg.
karut2Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut Pengadilan Negeri Cibinong, setelah melalui proses dan analisa sesuai dengan prosedur yang berlaku telah mengeluarkan keputusan Incracht melalui surat Nomor: 22/BHT/HK/2015 tanggal 9 Nopember 2015.
Sejak dikeluarkannya keputusan incracht oleh PN Cibinong Kepala Balai Besar TNGGP beberapa kali melayangkan surat kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tentang konfirmasi pembatalan 17 Sertipikat yang pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2016 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 8/Pbt/BPN. 32/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang pembatalan terbitnya 17 Sertipikat Hak Milik tanah di Petak 5 Batu karut Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
Dengan terbitnya SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tersebut maka terhadap 17 (tujuh belas) Sertipikat Hak Milik An. Achmad Dimyati sesuai dokumen No 124 sampai dengan No 140 yang terletak di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor akan mencatat batalnya Sertipikat Hak Milik pada buku tanah dan daftar umum lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah serta menarik dari peredaran atas 17 (tujuh belas) sertipikat tersebut. [BBTNGGP.Bamb)

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on