Image Alt

Blog

Sosialisasi Penyusunan SKP dan Strategi Peningkatan IP ASN

Rabu 7 September, Biro Kepegawaian Kementerian LHK menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Strategi Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparat Sipil Negara (IP ASN) di kantor Balai Besar TNGGP. Dihadiri Kepala Biro Kepegawaian Gun Gun Hidayat, Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Suharyono, Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen KSDAE Sri Mina Ginting, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Hendro Prabowo serta jajaran Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango.

Sekretaris Ditjen KSDAE menyampaikan arahan agar kita dapat menciptakan kenyamanan dalam bekerja, diantaranya dapat dilakukan dengan dengan tidak memaksa orang lain menjadi seperti kita, mampu mengakomodir perbedaan, dan menikmati perbedaan tersebut, bukan mempertentangkannya. Selain itu kita tidak diperbolehkan melakukan politik praktis, membiasakan memiliki sifat yang adaptif, dan memahami bahwa setiap Pimpinan memiliki karakter yang berbeda-beda. Organisasi juga harus terus belajar (learning organization).

Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan arahan agar pegawai mempunyai perilaku BerAKLHAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Penilaian perilaku pegawai tersebut menjadi satu dengan penilaian terhadap SKP. Penilaian SKP yang kini menjadi Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan atau semester) dan penilaian akhir (tahunan).

SKP hendaknya disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai Besar kepada Direktur Jenderal KSDAE, Rencana Pengelolaan (RPJP, Renstra, Renja, dll), serta SOTK Balai Besar. Uraian target yang disampaikan dalam SKP diharapkan dapat berupa capaian yang terukur, bukan sekedar berapa kali kegiatan atau laporan kegiatan saja. Namun secara tegas menyebutkan capaiannya, misalnya “Meningkatnya Nilai IP ASN”, “Menurunnya Pendakian Tanpa Izin”, dll.

Unsur yang dinilai dalam IP ASN yaitu kualifikasi pendidikan (nilai maksimal 25), riwayat pengembangan kompetensi selama 2 tahun terakhir (nilai maksimal 40), hasil penilaian kinerja selama 1 tahun terakhir (nilai maksimal 30), dan riwayat hukum disiplin selama 5 tahun terakhir (nilai maksimal 5). 

Saat ini, nilai IP ASN cenderung rendah, terutama disebabkan belum adanya bukti pengembangan kompetensi selama 2 tahun terakhir. Pengembangan kompetensi ini berupa diklat kepemimpinan sesuai tingkat jabatan, diklat teknis sesuai jabatan, dan diklat pendukung yang tidak sesuai dengan jabatan. Pengembangan kompetensi tersebut dapat diikuti melalui Diklat, Seminar, Workshop, Webinar, In house Training, dll.

Rerata nilai IP ASN pada Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango pada awal tahun 2022 sebesar 38,55 menjadi 55,75 pada pertengahan tahun 2022 ini. Upaya peningkatan nilai IP ASN ini perlu terus ditingkatkan. Pada akhir sosialisasi, disampaikan juga Penataan Pegawai Non ASN Lingkup KLHK. Mulai Desember 2023 yang akan dating, hanya terdapat pegawai PNS dan PPPK serta pegawai alih daya (outsourcing) pada Kementerian/Lembaga. Perlu adanya persiapan dan strategi bagi tenaga non ASN berupa PPNPN lingkup KLHK. Disampaikan juga agar Mitra dapat mengakomodir PPNPN yang nantinya tidak dapat tertampung dalam PPPK.



Teks : Aganto Seno, S.Si., M.Sc.
Foto : Tim Dokumentasi BBTNGGP

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on